Indonesia Pada Masa Jepang

BIROKRASI INDONESIA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG

oleh : Andrik Suprianto

Masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) merupakan periode yang paling bersejarah dalam sejarah bangsa Indonesia. pada masa ini telah terjadi perubahan mendasar pada sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah dampak dari pendudukan Jepang yang sangat menekan dan memeras. Masa yang sangat singkat sebanding dengan masa dengan masa penjajahan belanda sebelumnya dengan jangka waktu yang lama(Utomo, 1995: 176).

Pendudukan Jepang di Indonesia merupakan bagian dari rangkaian politik imperialism di asia tenggara. Kedatangannya di Indonesia ingin sebuah imperium di Asia. Munculnya imperlialisme Jepang tidak lepas dari adanya restorasi Meiji yang berdampak sebagai modernisasi di segala bidang kehidupan. Selain itu juga, Imperliasme jepang juga didukung filsafat Hakko Ichi-u.

Filsafat ini dilatar belakangi oleh Pernyataan jenderal Hideki Tojo, yang menyatakan bahwa kebijaksanaan nasional dasar dari pada Jepang adalah “pembentukan perdamaian dunia sesuai dengan cita-cita yang mulai Hakko Ichi-u (delapan benag dibawah satu atap), yang menjadi landasan Kemaharajaan. Intisari dari filsafat ini adalah pembentukan suatu lingkungan yang didominasi oleh Jepang yang meliputi bagian-bagian besar di dunia. Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya yang meliputi kawasan Asia Tenggara dengan Jepang, Cina, dan Mancukuo (Manchuria) sebagai tulang punggungnya(Notosusanto, 1979 :17-18)

Cita-cita Jepang untuk membangun kawasan persemakmuran asia timur raya di bawah naunganya, di coba di realisasi dengan mencetuskan perang pasifik, yang dimulai dengan penyerangan mendadak terhadap pangakalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawai pada 7 Desember 1941. Setelah serangan ke Pearl Harbour, gerakan invasi Jepang merembet ke Asia Tenggara. Dengan cepat Jepang mampu menguasai Philipina pada bulan Januari 1942. Singapura bulan Februari 1942(Utomo, 1995: 179). Faktor sumber daya alam mempengaruhi Jepang untuk menginvansi ke Asia Tenggara. Tempat yang banyak sumber daya alam tersebut adalah wilayah Hindia-Belanda. 10 januari 1942, Tarakan yang merupakan wilayah Hindia-Belanda yang merupakan tambang minyak terbesar berhasil kuasai oleh Jepang. Kemudian selanjutnya beberapa kota yang merupakan kota tambang minyak berhasil dikuasai oleh Jepang. Secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942 dengan di tanda tanganinya perjanjaian Kalijati, secara resmi Pemerintah Hindia-Belanda menyerahkan seluruh wilayah Hindia-Belanda kepada Jepang tanpa syarat. Perundingan itu dilakukan oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer yang didampingi oleh Jenderal Ter Poorten dan para pembesar lainnya dengan perintah Jenderal Hitoshi Imamura..

Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka sejak tanggal 8 Maret 1942 berakhirlah masa penjajahan Belanda sekaligus dimulainya masa penjajahan Jepang di Indonesia. Dalam pandangan Jepang, cita-cita untuk mewujudkan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya sebagai tahap pertama dari upaya mewujudkan lingkungan kemakmuran bersama dan perdamaian dunia telah dapat dirampungkan. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Pemerintah Militer Jepang adalah membentuk pemerintahan militer untuk memobilisasi potensi rakyat Indonesia untuk mempercepat berakhirnya Perang Pasifik

Struktur Pemerintahan

Ketika bangsa Jepang mulai meningkatkan rencana ekspansinya ke Selatan, termasuk ke Indonesia, salah satu persiapan penting yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang adalah merencanakan pemerintahan di seluruh wilayah Selatan yang diduduki oleh militer Jepang. Ada dua dokumen yang menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan militer Jepang di Indonesia dalam kurun waktu 1942-1945. Dokumen pertama adalah “Asas-Asas Mengenai Pemerintahan di Wilayah-Wilayah Selatan yang Diduduki” (Nampo Senryochi Gyosei Jisshi Yoryo) yang disahkan dalam Konferensi Penghubung antara Markas Besar Kemaharajaan dan  Kantor Kabinet pada tanggal 20 November 1941. Dokumen tersebut memuat empat rencana pokok pemerintahan pasca penguasaan daerah Selatan oleh militer Jepang.

Pertama, sasaran pemerintah militer adalah (a) memulihkan ketertiban umum; (b) mempercepat penguasaan sumber-sumber yang vital bagi pertahanan nasional; dan (c) menjamin berdikari di bidang ekonomi bagi personel militer.

Kedua, status terakhir wilayah-wilayah yang diduduki dan pengaturannya pada masa depan akan ditentukan terpisah.

Ketiga, dalam pelaksanaan pemerintahan militer, organisasi-organisasi pemerintahan yang ada akan dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan menghormati struktur organisasi tradisional dan kebiasaan-kebiasaan penduduk setempat.

Keempat, penduduk setempat akan dibina sedemikian rupa sehingga mempunyai kepercayaan kepada pasukan pasukan Jepang dan penggairahan secara prematur dari gerakangerakan kemerdekaan penduduk setempat harus dihindarkan (Notosusanto, 1970: 94).

Dokumen kedua adalah “Persetujuan Pokok antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Mengenai Pemerintahan Militer di Wilayah-Wilayah yang Diduduki” (Nampo Senryochi Gyosei Jisshi ni Kansuru riku-kaigun Chuo Kyotei). Dokumen ini disahkan dalam Konferensi Penghubung antara Markas Besar Kemaharajaan dan Kantor Kabinet pada tanggal 26 November 1941. Berdasarkan dokumen ini, Angkatan Darat (Rikugun) dan Angkatan Laut (Kaigun) Jepang secara bersama-sama akan menjalankan wewenang politiknya atas wilayah Indonesia.

Pulau Sumatra, Jawa, dan Bali dimasukkan ke dalam wewenang Angkatan Darat, sedangkan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua menjadi wewenang Angkatan Laut. Selain itu, dicapai pula kesepakatan bahwa pelaksanaan pemerintahan di wilayah Indonesia sepenuhnya akan dikendalikan oleh masing-masing Markas Besar Angkatan Darat dan Markas Besar Angkatan Laut yang mengkoordinasikan kegiatan komando-komando di bawahnya. Dengan mengacu pada kedua dokumen itu, sejak Kapitulasi Kalijati tanggal 8 Maret 1942, berdirilah tiga pemerintahan militer Jepang di Indonesia.

Pertama, Pulau Sumatra diperintah oleh Tentara Ke-25 Angkatan Darat Jepang dengan Bukittinggi sebagai markas besarnya.

Kedua, di Pulau Jawa-Bali lahirlah pemerintahan militer yang dijalankan oleh Tentara Ke-16 Angkatan Darat Jepang dengan Batavia (kemudian diubah namanya menjadi Jakarta) sebagai markas besarnya.

Ketiga, Angkatan Laut Jepang membentuk pemerintah militer atas Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pelaksana dari pemerintahan militer ini adalah Armada Ke-3 Angkatan Laut Jepang (kemudian berubah menjadi Armada Wilayah Barat Daya) dengan Makasar sebagai markas besarnya.

Meskipun demikian, kalau dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang, kedudukan Pemerintahan Militer Tentara Ke-16 di Pulau Jawa memiliki pengaruh dominan atas hegemoni Jepang di Indonesia. Hal ini tidaklah terlalu aneh mengingat kedudukan Pulau Jawa sebagai pusat aktivitas bagi seluruh wilayah Indonesia sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda. 

Pemerintahan Sumatra

Pemerintahan di Sumatra di laksanakan oleh tentara ke-25 angkatan darat Rikugun. Tentara Ke-25 Angkatan Darat Jepang di bawah pimpinan Letjen Yamashita Tomoyuki baru berhasil menguasai Sumatra sepenuhnya pada tanggal 12 Maret 1942. Namun demikian, daerah daerah vital di pulau ini telah dikuasai oleh Tentara Ke-25 sejak tanggal 16 Februari 1942. Sebelum Tentara Ke-25 membentuk gunseikanbu, Letjen Yamashita Tomoyuki membagi Pulau Sumatra menjadi 10 keresidenan (syu) yang membawahkan bunsyu (subkeresidenan), gun, dan son. Kesepuluh Syu itu adalah Aceh, Sumatra Timur, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, dan Bangka- Biliton. Setiap syu dipimpin oleh syuchokan yang dipegang oleh orang-orang Jepang.

Pada pertengahan tahun 1943, Panglima Tentara Ke - 25 berhasil membentuk gunseikanbu, yaitu staf pemerintahan militer pusat sebagai organ pelaksana pemerintahan di Sumatra. Staf pemerintahan militer pusat ini dipimpin oleh seorang gunseikan yang dipegang langsung oleh Panglima Tentara Ke-25. Dalam melaksanakan pemerintahannya, gunseikan membentuk sepuluh departemen yang dikepalai oleh seorang direktur. Kesepuluh departemen itu adalah Departemen Dalam Negeri, Departemen Kepolisian, Departemen Kehakiman, Departemen Industri, Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Penerangan, Departemen Pemindahan dan Pengiriman, dan Departemen Meteorologi. Kesepuluh direktur ini diawasi oleh Direktur Dalam Negeri yang bertindak sebagai Wakil Gunseikan. Sementara itu, setiap pemerintahan syu memiliki tiga buah departemen, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Kepolisian, dan Departemen Kesejahteraan Sosial(Suwarno, 2003: 80-81).

 Pemerintahan Indonesia Timur

Pelaksanaan pemerintahan militer untuk wilayah Indonesia Timur dilaksanakan oleh Armada Ke-3, yang kemudian menjadi Armada Wilayah Barat Daya (Nansei Homen Kantai) angkatan laut Jepang dengan Makasar sebagai pusat pemerintahannya. Pemerintahan militer yang dijalankan oleh Angkatan Laut ini, kemudian lebih dikenal dengan sebutan Minseifu (pemerintahan sipil) yang membawahkan tiga buah minseibu, yaitu: wilayah Kalimantan dengan Balikpapan sebagai markas besarnya; Sulawesi dengan markas besarnya di Makasar; dan Maluku-Nusa Tenggara dengan markas besarnya di Ambon. Sementara, Irian Barat (berubah nama menjadi Irian Jaya kemudian Papua) ditempatkan dalam satu pemerintahan dengan Papua Nugini. Penggabungan ini semata-mata dilakukan oleh Angkatan Laut Jepang karena pertimbangan strategi mereka dalam menghadapi Perang Pasifik(Notosunsanto, 1979: 25).

Masing-masing minseibu membawahkan syu, ken, bunken (subkabupaten), gun, dan son. Sebelum bulan Agustus 1942, beberapa orang Indonesia memegang jabatan tinggi. Akan tetapi, sejak bulan Agustus 1942 jabatan yang dipegang oleh orang-orang Indonesia hanya terbatas sampai gunco dan kenco (Poesponegoro dan Notosusanto, 1990 : 12-13).            

Pemerintahan di Jawa

 Roda pemerintahan atas Pulau Jawa dilaksanakan oleh Tentara Ke-16 Angkatan Darai Jepang dengan pusat pemerintahannya di Jakarta. Sehari sebelum Kapitulasi Kalijati, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1942, Panglima Tentara Ke-16 mengeluarkan Osamu Seirei Nomor 1 pasal 1. Osamu Seirei Nomor 1 pasal 1 yang menjadi pokok dari berbagai peraturan tata negara pada waktu pendudukan Jepang. Undang- undang tersebut antara lain memuat hal-hal sebagai berikut.

Pasal 1 : Balatentara Nippon melangsungkan pemerintahan militer sementara waktu di daerah-daerah yang ditempatinya agar mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera.

Pasal 2 : Pembesar balatentara Nippon memegang kekuasaan pemerintah militer yang tertinggi dan juga segala kekuasaan yang dahulu berada di tangan gubernur jenderal.

Pasal 3 : Semua badan pemerintahan, kekuasaan hukum, dan undang-undang dari pemerintahan terdahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer.

Pasal 4 : Balatentara Nippon akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia kepada Nippon (Poesponegoro dan Notosusanto, 1990: 6).

Ketika Panglima Tentara Ke-16 secara resmi menerima kapitulasi Pemerintah Hindia Belanda tanggal 8 Maret 1942, Letjen Hitoshi Imamura, selaku Panglima Tentara Ke-16, sedangkan kepala stafnya adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki segera membentuk pemerintahan militer di Pulau Jawa. Pemegang kekuasaan tertinggi adalah Gunshireikan (panglima tentara) yang kemudian disebut Saiko shikikan (panglima tertinggi). Gunshireikan membawahkan staf pemerintahan militer yang disebut gunseikanbu dan dipimpin oleh gunseikan (kepala pemerintahan militer pusat). Sebagai kepala pemerintahan militer pusat, gunseikan dibantu oleh lima departemen (bu) yaitu Departemen Urusan Umum (Somubu), Departemen Keuangan (Zaimubu), Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan (Sangyobu), Departemen Lalu Lintas (Kotsubu), dan Departemen Kehakiman (Shihobu). Pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh staf pemerintahan militer setempat yang disebut gunseibu. Oleh Saiko Shikikan, Pulau Jawa dibagi menjadi tiga gunseibu, yaitu Jawa Barat dengan pusat pemerintahannya di Bandung, Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya di Semarang, dan Jawa Timur dengan pusat pemerintahannya di Surabaya. Selain itu, dibentuk pula dua buah pemerintahan istimewa (kochi) untuk daerah Yogyakarta dan Surakarta. Awalnya, gunseibu ini akan dipegang oleh orang orang yang ahli di bidang pemerintahan. Akan tetapi, rencana tersebut tidak dapat diwujudkan karena kapal yang mengangkut tenaga pemerintahan dari Tokyo berhasil ditenggelamkan oleh Angkatan Laut Sekutu. Oleh karena itu, untuk sementara waktu beberapa jabatan tinggi di setiap gunseibu diserahkan kepada orang-orang Indonesia (Poesponegoro dan Notosusanto, 1990: 7).

Jabatan-jabatan itu antara lain wakil gubernur, residen, walikota praja, dan kepala polisi. Pada bulan Agustus 1942, Saiko Shikikan menetapkan Undang-Undang No. 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang Aturan Pemerintahan Syu dan Tokubetsu Syi. Kedua undang-undang itu dikeluarkan seiring dengan mulai tibanya orang-orang Jepang yang ahli di bidang pemerintahan sehingga dapat dikatakan berakhirlah masa pemerintahan sementara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1942, pada tanggal 8 Agustus 1942, gunseibu dihapus dan sebagai gantinya dibentuklah pemerintahan syu (setingkat keresidenan pada zaman Pemerintah Hindia Belanda) dan Jawa dibagi menjadi 17 syu terdiri Banten, Batavia, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki dan Madura. Pemerintahan syu ini merupakan pemerintahan daerah tertinggi di bawah gunseikanbu yang dipimpin oleh seorang syucokan. Dalam melaksanakan tugasnya, syucokan dibantu oleh cokan kanbo (Majelis Permusyawaratan Cokan) yang mempunyai tiga bu, yaitu naiseibu (bagian pemerintahan umum), keizaibu (bagian ekonomi), dan keisatsubu (bagian kepolisian).  Struktur pemerintahan di bawah Syu berturut-turut adalah syi (kota praja) atau ken (kabupaten), gun (kewedanaan/distrik), son (kecamatan), dan ku (desa) yang masing-masing dipimpin oleh syico, kenco, gunco, sonco, dan kunco. Disamping itu masih ada pembagian Shi(kota Praja), yang dibagi lagi menjadi Shiku (distrik kota), Batavia diubah menjadi Jakarta dan mendapat perlakuan hidup sebagai Tokobetu Shi (Kota Praja Istimewa). Posisi keraton di jawa juga mengalami perubahan mendasar, tidak lagi menjadi penguasa sebagai Ko yang bersumpah setia pada kemaharajaan Jepang. Meskipun dalam berbagai kesempatan Pemerintah Jepang mengatakan bahwa pemerintahan militer yang dibentuk di Indonesia bersifat sementara, namun pada kenyataannya pemerintahan tersebut tetap diberlakukan sampai tahun 1945(Suwarno, 2003: 79-80).

Pada tanggal 5 September 1943, Pemerintah Militer Tentara Ke-16 membentuk Chuo Sangi-in (Dewan Pertimbangan Pusat) dengan dasar Osamu Seirei No. 36/1943, sedangkan Syu dan Tookubetsu Syi Sangi Kai (Dewan Pertimbangan di Karesidenan dan kota Praja Istimewa) dibentuk dengan Osamu Seirei No. 37/1943, yang dilaksanakan dengan Osamu Kanrei No. 8/1943 yang dikeluarkan oleh Gunseikan. Tugas utama kedua dewan pertimbangan ini adalah mengajukan usul kepada pemerintah, terutama yang berkaitan dengan masalah politik, sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat dijalankan secara pesat dan tepat(Suwarno, 2003:82).

Selama masa pemerintahan militer tersebut, setidak tidaknya telah terjadi tiga kali perubahan struktur dan personel pemerintahan yang disesuaikan dengan perkembangan Perang Pasifik. Pertama, pada awal masa pemerintahan militer (Maret 1942-Juli 1942), panglima tertinggi mengikutsertakan orang-orang Indonesia dalam pemerintahan militer dalam jumlah yang cukup banyak. Hal ini dilakukan dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia untuk tidak melakukan perlawanan terhadap mereka. Kedua, sejak bulan Agustus 1942, pemerintahan militer Jepang mulai mengurangi keterlibatan bangsa Indonesia dalam struktur pemerintahan militer. Kebijakan ini diberlakukan seiring dengan semakin menguatnya kekuasaan militer Jepang di Indonesia. Ketiga, sejak bulan Oktober 1943, pemerintahan militer Jepang kembali mengikutsertakan bangsa Indonesia dalam jumlah yang banyak ke dalam birokrasi pemerintahan militer karena sejak bulan itu militer Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai front pertempuran.

Sepintas lalu, perubahan-perubahan politik yang diambil oleh pemerintahan militer Jepang itu sangatlah penting bagi upaya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Akan tetapi, kalau diperhatikan secara saksama, perubahan perubahan itu hanyalah sebuah sandiwara belaka sebagai upaya Jepang untuk memperoleh simpati bangsa Indonesia. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari suatu kenyataan bahwa selama Saiko Shikikan atau Syucokan tidak mengajukan pertanyaan, maka kedua dewan pertimbangan itu tidak memiliki fungsi apa-apa. Pemerintahan militer Jepang tidak memberikan hak dan wewenang kepada kedua dewan pertimbangan untuk mengajukan pendapat atas inisiatif sendiri berkaitan dengan situasi politik. Namun demikian, terlepas dari itu banyaknya orang Indonesia yang menduduki jabatan penting dalam struktur pemerintahan militer Jepang, memberikan pengalaman yang sangat berharga yang kelak sangat bermanfaat dalam rangka menegakkan kemerdekaan. 

Mobilisasi Rakyat

Dalam rangka melakukan mobilisasi rakyat Indonesia, langkah pertama yang dilakukan oleh Saiko Shikikan adalah membentuk organisasi Gerakan Tiga A yang dijiwai oleh semboyan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia pada 29 April 1942 yang dipimpin oleh Mr. Sjamsudin, seorang nasionalis kurang  terkenal. Tujuannya adalah sebagai upaya menanamkan tekad penduduk agar berdiri sepenuhnya di belakang pemerintah militer Jepang. Meskipun demikian, usia dari Gerakan Tiga A tidaklah begitu lama. Pemerintah Militer Jepang menganggap gerakan ini tidak efektif dalam upaya mengerahkan bangsa Indonesia untuk kepentingan perang Jepang sehingga pada bulan Desember 1942 gerakan ini dibubarkan oleh Saiko Shikikan..

Pada tanggal 9 Maret 1943, Pemerintah Militer Jepang meresmikan berdirinya  Poesat Tenaga Rakjat (Poetera) di bawah pimpinan “Empat Serangkai”, yakni Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Kewajiban Poetera adalah memimpin rakyat untuk bersama-sama menghapus pengaruh Amerika, Inggris, dan Belanda; mengambil bagian dalam usaha mempertahankan Asia Raya; memperkuat rasa persaudaraan Jepang-Indonesia; mengintensifkan pelajaran-pelajaran bahasa Jepang; serta membina dan memusatkan potensi bangsa Indonesia untuk kepentingan perang Jepang. Poetera mempunyai pimpinan pusat dan pimpinan daerah, yang masing-masing dibagi-bagikan atas penjabatanya yaitu, Penjabatan Susunan Pembangunan, Penjabatan Usaha dan Budaya, dan Pejabatan Propaganda.  Pimpinan tingkat daerah itu sesuai dengan tingkat daerah yaitu pimpinan Syu, Ken, dan Gun(Poesponegoro dan Notosusanto, 1990 : 19-20). Meskipun di bawah pengawasan yang sangat ketat, para pemimpin Poetera dapat memanfaatkan gerakan ini untuk mempersiapkan bangsa Indonesia mewujudkan kemerdekaannya. Para pemimpin Poetera berusaha menanamkan nasionalisme kepada bangsa Indonesia.

Poetera dipandang lebih kaum pergerakan nasional, Jenderal Kumakichi Harada membubarkan Poetera dan menggantikannya dengan Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa) pada tanggal 8 Januari 1944. Alasan pembentukan badan ini adalah semakin menghebatnya perang, sehingga perlu mempersatukan segenap rakyat lahir dan batin. Dasar pengertian berasal dari Hoko Seishin (semangat kebaktian). Kebaktiian ini mempunyai tiga dasar yaitu mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan dan melaksanakan sesuatu sebagai bukti. Pimpinan langsung Jawa Hookokai di pegang langsung oleh Gunseikan, sedangkan di daerah dipegang oleh Shucokan sampai ke Kuco untuk masing tingkatan (Poesponegoro dan Notosusanto, 1990 : 21-22).

Dalam perkembangannya, organisasi ini relatif lebih berhasil dalam mewujudkan tujuan Pemerintah Militer Jepang untuk memobilisasi segenap potensi bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari suatu kenyataan bahwa sejak awal tahun 1945, potensi sosial ekonomi bangsa Indonesia dimobilisasi melalui Jawa Hokokai untuk mencapai jumlah yang telah ditentukan dalam rangka memenangkan Perang Pasifik. Namun demikian, harapan utama Jepang terhadap Jawa Hokokai adalah lahirnya suatu sikap dari rakyat Indonesia bahwa kesengsaraan yang menimpa rakyat bukan hasil pekerjaan Pemerintah Pendudukan Jepang, melainkan hasil kerja para pemimpin pergerakan nasional. Jika opini ini terbentuk, maka rakyat akan membenci mereka dan dengan sendirinya Pemerintah Pendudukan Jepang akan mendapat dukungan penuh dari rakyat Indonesia. Pada kenyataannya, harapan Pemerintah Pendudukan Jepang itu sama sekali tidak terwujud.

Kebijakan Pemerintah Militer Tentara Ke-16 di Pulau Jawa ternyata tidak diikuti oleh Pemerintahan Militer Tentara Ke-25 dan Minseifu. Tentara Ke-25 yang menjalankan pemerintahan militer di Sumatra menganggap bahwa di wilayah kekuasaannya tidak ditemukan sifat homogenitas penduduknya. Oleh karena itu, panglima tertinggi di Sumatra hanya mengizinkan penduduk setempat untuk mendirikan organisasi-organisasi lokal. Baru pada bulan Maret 1945, Pemerintah Militer Tentara Ke-25 memberikan konsesi politik kepada Sumatra dengan diizinkannya membentuk Chuo Sangi-in. Demikian juga yang terjadi di wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang (Kaigun). Minseifu secara sengaja menutup-nutupi berbagai peristiwa yang dianggapnya bertentangan dengan kebijakan pemerintah militer(Poesponegoro dan Notosusanto, 1990: 23).

Seiring dengan mulai terdesaknya Jepang dalam Perang Pasifik, Saiko Shikikan kemudian membentuk berbagai organisasi semimiliter dan organisasi militer. Pembentukan organisasi semi-militer dilaksanakan pada tanggal 29 April 1943, yakni Seinendan dan Keiboda keduanya dibawah langsung Gunseikan. Para pemuda yang berusia antara 15-25 tahun (kemudian diubah menjadi 14-22 tahun) berhak masuk menjadi anggota Seinendan.  Sebagai Pembina Seinendan bertindak Naimubu Bunkyoku (Dep. Urusan dalam ngerai bagian pengajaran, olah raga dan Seinendan). Pemimpin daerah setempat adalah Syucokan. Seinendan didirikan dengan tujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Maksud yang disembunyikan adalah sebagai upaya Pemerintah Militer Jepang memperoleh tenaga cadangan untuk memperkuat usaha memenangkan Perang Pasifik(Poesponegoro dan Notosusanto, 1990: 29-30).

Upaya ke arah itu dilakukan dengan jalan memberikan latihan-latihan militer, baik untuk mempertahankan diri maupun untuk penyerangan. Dalam rangka Perang Pasifik, Seinendan akan ditempatkan sebagai barisan cadangan yang akan mempertahankan garis belakang dari medan pertempuran.

Sementara itu, Keibodan merupakan organisasi semimiliter yang dibentuk oleh Pemerintah Militer Jepang yang akan dididik sebagai pembantu polisi. Mereka memiliki tugas tugas kepolisian, seperti penjagaan lalu lintas, pengamanan desa, dan lain-lain. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Militer Jepang berusaha agar organisasi tidak dipengaruhi oleh kaum nasionalis. Hal ini terlihat dari suatu kenyataan bahwa pembentukan Keibodan dilakukan di desa-desa, dimana kaum nasionalis kurang memiliki pengaruh kepada penduduk setempat.

Berbeda dengan organisasi sebelumnya, baik Seinendan maupun Keibodan tidak hanya dibentuk di Pulau Jawa saja. Dengan nama berbeda, organisasi semimiliter dibentuk pula di Sumatra dan di daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut. Di Sumatra, dibentuk organisasi yang bernama Bogodan, yakni organisasi yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan Keibodan. Hal yang membedakan dengan Keibodan, organisasi tersebut berada langsung di bawah Syucokan. Organisasi yang sama dibentuk juga di Kalimantan dengan nama Borneo Konan Hokokudan (Poesponegoro dan Notosusanto, 1990: 31)

Pada bulan 24 April 1943, dikeluarkan pengumuman yang isinya member kesempatan kepada para pemuda Indonesia untuk menjadi Pembantu Prajurit (Heiho). Mereka adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan dalam struktur militer Jepang, baik di Angkatan Darat maupun di Pembentukan  organisasi militer ini mencerminkan bahwa sejak pertengahan tahun 1943 tidak terdapat lagi kesangsian pada pihak militer Jepang bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk tugas-tugas militer. Akan tetapi, mereka masih meragukan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap kepentingan perang Jepang.

Ketika perang menjadi dahsyat dan jepang mulai terdesak oleh sekutu. Jepang sangat membutuhkan tenaga Indonesia untuk membantu tentara jepang di medan pertempuran dan mempertahankan Indonesia dari tentara Sekutu. Maka dibentuk satuan tentara pribumi dikenal sebagai Tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 dalam bahasa Jepang Kiodo Bo Ei Giyugun. Pembentukan tentara Peta ini merupakan usulan Gatot Mangkupraja  pada tanggal 7 September 1943. PETA di sahkan oleh Letnan Jenderal Kumaki Harada berdasarkan Osamu Seirei No. 44 tentang pembentukan pasukan Sukarela untuk membela tanah Jawa. Pembentukkan PETA, ternyata menarik perhatian para pemuda Indonesia, terutama yang telah mendapat pendidikan sekolah menengah dan para anggota Seinendan. Keanggotaan PETA dibedakan dalam beberapa pangkat yang berbeda (sebenarnya bukan pangkat, tetapi nama jabatan). Ada lima macam pangkat, yaitu: (1) Daidanco (Komandan Batalyon), (2) Cudanco (Komandan Kompi), (3) Shudanco (Komandan Peleton), (4) Budanco (Komanda Regu), dan (5) Giyuhei (Prajurit Sukarela) (Suwarno, 2003 : 89-90).

Pengarahan terhadap golongan wanita juga tidak dilupakan oleh pemerintah Jepang, untuk keperluan ini Jepang membentuk Fujinkai (Himpunan Wanita). Dalam keanggotaanya batas maksimal keanggotaanya tidak disebutkan, tetapi batas minimum umur ditetapkan adalah 15 tahun. Pimpinan Fujinkai ditetapkan istri kepala daerah atau pejabat lainnya. Dengan demikian diharapkan kaum wanita akan mudah dikerahkan tenaganya. Para anggota Fujinkai diwajibkan melakukan kegiatan yang menujang peperangan digaris belakang, misalnya mengumpulkan dana, menjahit pakaian, menanam jarak dan kapas. Dari  kenyataaan ini wanita tidak tinggal diam pada masa pendudukan Jepang(Nurliana,1994 : 24).

Daftar Rujukan

Nurliana, Nana. 1994. Wanita Indonesia di Masa Pendudukan Jepang (1942-1945).  Depok : (Laporan Penelitian) Universitas Indonesia.

Notosunsanto, Nugroho, 1979. Tentara Peta : Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia. Jakarta : PT Gramedia.

Poesponegoro, Marwati Djoned & Notosusanto, Nugroho. 1990.  Sejarah Nasional Indonesia VI : Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia. Jakarta : PN Balai Pustaka.

Surwarno, P.J. 2003. Tatanegara Indonesia : dari Sriwijaya sampai Indonesia Modern. Yogyakarta : Unversitas Sanata Dharma.

Utomo, Cahyo Budi. 1995. Dinamika Pergerakan kebangsaan Indonesia : dari kebangkiatan hingga kemerdekaan. Semarang : IKIP Press.

Tentang Mesir

ANCIENT EGYPT CIVILIZATION 

 (Memphis dan Kota Pemakaman)

oleh 

Andrik Suprianto

Mesir merupakan negeri besar yang mempunyai banyak sejarah kuno didalamnya. Pada masa sekitar tahun 3400-325 SM, Mesir telah memiliki kehidupan yang telah mapan dan menghasilkan kebudayaan yang besar dan menakjubkan. Kehidupan yang mapan tersebut terutama berada di kawasan aliran Sungai Nil. Berkat adanya sungai ini, masyarakat dapat mengembangkan kebudayaan dan keperluan hidup mereka. Mesir Kuno adalah suatu peradaban kuno di bagian timur laut Afrika. Peradaban ini terpusat sepanjang pertengahan hingga hilir Sungai Nil yang mencapai kejayaannya pada sekitar abad ke-2 SM, pada masa yang disebut sebagai periode Kerajaan Baru. Daerahnya mencakup wilayah Delta Nil di utara, hingga Jebel Barkal di Katarak Keempat Nil. Pada beberapa zaman tertentu, peradaban Mesir meluas hingga bagian selatan Levant, Gurun Timur, pesisir pantai Laut Merah, Semenajung Sinai, serta Gurun Barat (terpusat pada beberapa oasis). Mesir selama ini menjadi negara yang dikagumi terutama karena peninggalan dari kehidupannya pada masa lampau. Kehidupan penduduk di sepanjang aliran Sungai Nil sangat kompleks sehingga meninggalkan benda-benda yang banyak dan mengagumkan. Pada masa sekarang ini kita dapat melihat peninggalan dari kehidupan Mesir kuno seperti Piramid, Spink, Kuil Karnak dan Luxor serta masih banyak lagi. Berdasarkan peninggalan-peninggalan tersebut, dapat kita lihat bahwa kehidupan yang mereka miliki sudah sangat maju. Mereka juga memiliki kebudayaan yang berkembang sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu.

Berkat adanya sungai Nil maka timbullah suatu peradaban yang besar. Awal perababan mesir Kuno atau kerajaan mesir kuno di mulai dengan penyatuan antara mesir atas dengan mesir bawah oleh Menes. Menes yang merupakan raja pertama kerajaan mesir kuno kemudian membangun kota Memphis atau Ineb-Hedj sebagai Ibukota Pertamanya. Kota Memphis yang akan dibahas dalam makalah ini menjadi ibukota kerajaan selama dinasti awal dan sampai kerjaan lama(old Kingdom). Selama kerajaan lama inilah berbagai bangunan megah terutama Piramida-piramida dibangun, yang juga sebagai tempat pemakaman Sang Raja. Untuk kompleks-kompleks pemakaman seperti Saqqara dan Giza akan dibahas juga dalam artikel ini.

 Keadaan Geografis Sungai Nil

Sungai Nil di Wilayah Mesir

Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia yaitu mencapai 6400 kilometer. Sungai Nil bersumber dari mata air di dataran tinggi (pegunungan) Kilimanjaro di Afrika Timur. Sungai Nil mengalir dari arah selatan ke utara bermuara ke Laut Tengah. Ada empat negara yang dilewati sungai Nil yaitu Uganda, Sudan, Ethiopia dan Mesir. Setiap tahun sungai Nil selalu banjir. Luapan banjir itu menggenangi daerah di kiri kanan sungai, sehingga menjadi lembah yang subur selebar antara 15 sampai 50 kilometer. Di sekeliling lembah sungai adalah gurun. Batas timur adalah gurun Arabia di tepi Laut Merah. Batas selatan terdapat gurun Nubia di Sudan, batas barat adalah gurun Libia. Kemudian batas utara Mesir adalah Laut Tengah.

Di sepanjang hilir bawah sungai Nil terdapat tanah datar subur yang sempit, berkat adanya banjir tahunan dari sungai tersebut. sudah sejak zaman prasejarah disitu hidup suatu bangsa yang mata pencaharianya bertani dan berternak dengan bentuk pemerintahan dan adat keagamaan yang kesemuanya itu diatur oleh suatu kasta kaum pemimpin bangsa (Daldjoeni, 1984:53).Wilayah subur sungai Nil memanjang mulai dari Memphis sampai Thebe. Wilayah Mesir yang dikelilingi gurun menjadikan daerah ini beriklim tropik. Aliran sungai yang diibaratkan sebagai oase kehidupan bagi penduduk Mesir terutama yang tinggal di sekitar Sungai Nil, memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka.

Peradaban bangsa Mesir sangat mendasarkan pada kesuburan sungai Nil. Bangsa Mesir telah menetap di lembah Nil dikarenakan melimpahnya air di sungai ini dan karena mereka bisa mengolah tanah dengan persediaan air yang telah diberikan oleh sungai yang tidak tergantung kepada musim hujan. Inilah sebabnya mengapa banyak daerah di benua yang besar ini sangat luar biasa keringnya. Bagian-bagian dari benua ini tertutup oleh lautan pasir yang sangat luas. Di kedua sisi sungai Nil juga tertutup oleh pasir dan di Mesir sendiripun jarang terjadi hujan. Namun di negeri ini hujan tidaklah terlalu dibutuhkan karena sungai Nil yang mengalir melintas ditengah-tengah seluruh negara

Namun secara ilmiah, air tersebut berasal dari gletsyer yang mencair dari pegunungan Kilimanjaro sebagai hulu sungai Nil. Peranan sungai Nil begitu penting bagi lahirnya kehidupan masyarakat di lembah sungai tersebut. Maka tepatlah jika Herodotus menyebutkan “Mesir adalah hadiah sungai Nil (Egypt is the gift of the Nile)" (Daldjoeni, 1984:56).Lembah sungai Nil yang subur mendorong masyarakat untuk bertani. Air sungai Nil dimanfaatkan untuk irigasi dengan membangun saluran air, terusan-terusan dan waduk. Air sungai dialirkan ke ladang-ladang milik penduduk dengan distribusi yang merata. Untuk keperluan irigasi dibuatlah organisasi pengairan yang biasanya diketuai oleh para tuan tanah atau golongan feodal. Hasil pertanian Mesir adalah gandum, sekoi atau jamawut dan jelai yaitu padi-padian yang biji atau buahnya keras seperti jagung.

 Memphis, sebagai Ibukota pertama Kerajaan Mesir Kuno

Mesir Kuno adalah suatu peradaban kuno di bagian timur laut Afrika. Peradaban ini terpusat sepanjang pertengahan hingga hilir Sungai Nil yang mencapai kejayaannya pada sekitar abad ke-2 SM, pada masa yang disebut sebagai periode Kerajaan Baru. Daerahnya mencakup wilayah Delta Nil di utara, hingga Jebel Barkal di Katarak Keempat Nil. Pada beberapa zaman tertentu, peradaban Mesir meluas hingga bagian selatan Levant, Gurun Timur, pesisir pantai Laut Merah, Semenajung Sinai, serta Gurun Barat (http://id.wikipedia.org/wiki/mesir_kuno)

Sejarah politik di Mesir berawal dari terbentuknya komunitas-komunitas di desa-desa sebagai kerajaan-kerajaan kecil dengan pemerintahan desa. Desa itu disebut nomen. Perjalanan kerajaan mesir kuno dimulai pada abad ke-3 SM, Pendeta Mesir Manetho mengelompokan garis keturunan Firaun (Paraoh) dari Menes ke masanya menjadi 30 dinasti. Pendeta Manetho memilih untuk memulai sejarah resminya melalui raja yang bernama "Meni" (atau Menes dalam bahasa Yunani). Raja menes adalah Raja pertama di masa Kerajaan Lama (Old Empire) yang berkuasa di abab 32 SM. Dialah Firaun pertama  yang dipercaya telah menyatukan kerajaan Mesir Hulu dan Hilir atau dalam sejarah dikenal dengan nama Lower Egypt dan Upper Egypt. Nama lain Raja Menes dalah Narmer. Sejak Narmer, Firaun Mesir menggunakan mahkota bertumpuk dua yang dikenal sebagai double crown, sebagai simbol penyatuan kerajaan Hulu dan Hilir, kemudian dilanjutkan penyatuan lambing bunga lotus dan pohon bunga papirus yang menjadi simbol kesejahteraan kedua kerajaan (Mustofa, 2010 : 11)

Beberapa ahli kini meyakini bahwa figur "Menes" mungkin merupakan Narmer, yang digambarkan mengenakan tanda kebesaran kerajaan pada pelat Narmer yang merupakan simbol unifikasi. Pada periode dinasti awal, sekitar 3150 SM, firaun pertama memperkuat kekuasaan mereka dengan mendirikan ibukota di Memphis. Pemilihan Kota Memphis di lembah sungai Nil, yang berada di perbatasan wilayah kerajaan hulu dan hilir, itu juga sebagai lambang penyatuan. Kota yang sangat strategis berada di pintu delta sungai Nil yang subur dikelilingi tembok yang melindungi kota dari luapan sungai Nil saat banjir tahunan. Kota itu diberi diberi nama dengan Ineb-Hedj, yang dalam bahasa Mesir kuno bermakna “tembok putih”.  Sedangkan nama Memphis baru muncul kemudian, yang dalam bahasa Yunani bermakna “Kota Indah yang Tertata Rapi”, yang karena didalamnya banyak ditemukan taman yang indah dengan air mancur, kuil-kuil, dan istana-istana yang megah (Mustofa, 2010:11).

Untuk membangun ibukota tersebut aliran sungai nil yang semula berada di kaki gunung yang terletak di bangian barat negeri mesir, diarahkan aliranya kearah yang sekarang ini. Maka timbulah tanah lapang yang oleh peralihan aliran sungai tersebut. ditempat itulah dibangun sebuah kota yang dikenal dengan nama Ineb-Hedj (Memphis) yang letaknya di mesir hilir sebelah barat(Anonymous, 2004 : 113). Peningkatan kekuasaan dan kekayaan Firaun pada periode dinasti awal dilambangkan melalui mastaba (makam) yang rumit dan struktur-struktur kultus kamar mayat di Abydos, yang digunakan untuk merayakan didewakannya firaun setelah kematiannya. Institusi kerajaan yang kuat dikembangkan oleh firaun untuk mengesahkan kekuasaan negara atas tanah, pekerja, dan sumber daya alam, yang penting bagi pertumbuhan peradaban Mesir kuno (http://id.wikipedia.org/wiki/mesir_kuno). Selama Kerajaan Lama (2649 atau 2575-2134 SM), Memphis, bersama dengan Thebes, merupakan pusat utama politik, komersial, dan budaya. Banyak sejarawan yakin Memphis merupakan pusat administrasi bagi sebagian besar sejarah fir'aun. Berdasarkan Ptolemies (305-30 SM), Memphis adalah kota paling penting di wilayah setelah Alexandria (Fegley, 2005).

Memphis menjadi ibukota Mesir Kuno selama delapan dinasti berturut-turut selama Kerajaan Lama.Dengan Memphis, sebagai ibukotanya Kerajaan Mesir Lama mengalami zaman keemasan pada masa Dinasti VI, dengan raja yang terkenal yaitu raja Khufu atau Cheops (2589-2566 SM). Pada masa dinasti ini kerajaan Mesir Lama telah mempunyai sentralisasi yang kuat. Disamping itu mulai berkembang kemajuan dalam bidang arsitektur berbagai bangunan yang besar seperti kompleks piramida di Giza, pemakaman Raja di Necrepolis dan Kuil Ptah (Necropolis akan bahas di sub bab berikutnya). Kejayaan kedua dilanjutkan pada masa Dinasti VI dengan raja yang terkenal adalah Raja Teti. Pada masa dinasti ini pemerintahan sudah menjadi kuat. Seiring dengan meningkatnya kepentingan pemerintah pusat, muncul golongan juru tulis dan pejabat berpendidikan, yang diberikan tanah oleh Firaun sebagai bayaran atas jasa mereka. Kota ini mencapai puncak kejayaannya di bawah dinasti VI sebagai pusat penyembahan Ptah, dewa penciptaan dan karya seni. Patung Sphinx dipercayai sebagai penjaga kuil Ptah berfungsi sebagai peringatan puncak kejayaan kota Memphis. Tiga dewa Memphis yang terdiri dari pencipta dewa Ptah, Sekhmet, dan Nefertem putra mereka, membentuk fokus utama ibadah di kota (http://en.wikipedia.org/wiki/Memphis,_Egypt).

Kota Memphis bila dibandingkan dengan ibukota kerajaan baru Luxor, Memphis lebih banyak memainkan peran lebih lama. Bahkan, ketika ibukota kerajaan Mesir kuno sudah dipindahkan ke Luxor, kota Memphis masih berperan sekitar 500 tahun, sedangkan Memphis bertahan sampai lebih dari 3000 tahun hingga zaman romawi berkuasa di Mesir (Mustofa, 2010: 11).

Di zaman kerajaan kuno sering kali terjadi serbuan musuh dari gurun Libya yang letaknya disebelah Barat dari delta Nil. Serbuan dari luar ternyata ada manfaatnya juga bahwa orang mesir tambah pengetahuan tentang adat istiadat baru , gagasan baru dan bentuk perekonomian baru (Daldjoeni, 1984:58). Runtuhnya  kerajaan lama disebabkan karena sejak tahun 2500 SM pemerintahan mengalami kekacauan. Bangsa-bangsa dari luar misalnya dari Asia Kecil melancarkan serangan ke Mesir. Para bangsawan banyak yang melepaskan diri dan ingin berkuasa sendiri-sendiri. Akhirnya terjadilah perpecahan antara Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Memphis menurun setelah dinasti ke-18 dengan munculnya Thebes dan Kerajaan Baru, dan dihidupkan kembali di bawah Persia sebelum jatuh kuat ke tempat kedua setelah pondasi dari Alexandria. Di bawah Kekaisaran Romawi, Alexandria tetap kota paling penting. Memphis tetap kota kedua Mesir sampai pada 641 SM. Saat itu sebagian besar ditinggalkan dan menjadi sumber batu untuk permukiman sekitarnya.

Komplek-Komplek Pemakaman Besar atau Necropolis.

1.    Saqqara dan Dahshur

Kemajuan dalam bidang arsitektur, seni, dan teknologi dibuat pada masa Kerajaan Lama (Old kingdom). Kemajuan ini didorong oleh meningkatnya produktivitas pertanian, yang dimungkinkan karena pemerintahan pusat dibina dengan baik. Dibawah pengarahan pejabat-pejabat negara mengumpulkan pajak, mengatur proyek irigasi untuk meningkatkan hasil panen, mengumpulkan petani untuk bekerja di proyek-proyek pembangunan, dan menetapkan sistem keadilan untuk menjaga keamanan. Dengan sumber daya surplus yang ada karena ekonomi yang produktif dan stabil, negara mampu membiayai pembangunan proyek-proyek kolosal dan menugaskan pembuatan karya-karya seni istimewa (http://id.wikipedia.org/wiki/mesir_kuno).

Kompleks Makam Raja-raja Mesir

Berbagai proyek-proyek kolosal diantaranya adalah Kompeks Makam besar Saqqara, Dahsur dan Giza. Ketiga tempat ini merupakan merupakan kompleks makam terbesar  atau Kota Makam atau  Necropolis. Necropolis juga merupakan hasil perababan kerajaan lama yang dibagun oleh raja-raja yang berkuasa selama kerajaan lama. Wilayah necropolis membentang sepanjang  40 Km. didalamnya terdapat lebih dari seratus piramida yang menakjubkan, serta ratusan makam kerabat Firaun, pendeta dan pejabat-pejabatnya. Kawasan yang membentang sepanjang puluhan kilometer itu ternyata tidak ditemukan artefak istana Firaun secara signifikan. Justru yang diketemukan adalah kompleks pemakaman. Kompleks pemakaman ini terkait dengan filosofi masyarakat Mesir Kuno yang memandang kehidupan sesudah mati jauh lebih penting dibandingkan dengan kehidupan sekarang. Kebanyakan raja Mesir segera menyiapkan kuburanya setalah dilantik menjadi raja. Baik dirancang dalam bentuk mastaba ataupun piramida yang spektakuler, atau dibuat dalam bentuk perbukitan. Bahan baku pembangun istana raja berbeda dengan bahan baku pembuatan pemakaman. Istana raja terbuat dari batu bata dan tanah liat yang sudah mengeras sedangkan pemakaman terbuat dari batu, sehingga Istana tidak bertahan lebih lama (Mustofa, 2010 : 5).

Pembuatan Kota Makam merupakan ide  dari seorang arsitek multitalenta  dan juga Pendeta yang terkenal pada waktu itu, yaitu Imhotep. Pada dinasti awal, makam-makam raja mesir berbentuk mastaba, yaitu sebuah ruanngan yang dibentuk dari tumpukan batu yang didalamnya terdapat peti mumi Firaun. Imhotep mengembangkan sebuah piramida yang monumental. Karena ide-ide Imhotep yang brillian itulah, dikawasan Necropolis sekarang didirikan Museum Imhotep. Dalam Kota Makam Necropolis piramida tertua adalah Piramida Sakkara (Saqqara). Bentuk piramida ini sangat unik dibandingkan dengan piramida-piramida pada umumnya. Piramida ini menjadi makam Firaun Djoser (2667-2648 SM) yang merupakan Raja dari Dinasti III di zaman Kerajaan Lama. Piramida Sakkara atau Piramida Djoser itu berbebtuk bangunan bertingkat yang mengecil dibagian puncaknya. Tinggi piramida ini sekitar 60 meter, bertingkat enam dan terbuat dari balok-balok batu kapur yang ditumpuk secara berjenjang. Selain Piramida Djoser dalam Necropolis juga terapat makam-makam raja Firaun yang juga berbentuk piramida yaitu Piramida Userkaf, Unas, Pepi, Djoser, dan Sekhemet (Mustofa, 2010: 11).

Kemudian didekat kawasan Saqqara ada kompleks pemakaman lagi yaitu kompleks Dahshur. Kompleks ini dibangun setelah Saqqara yang dibangun oleh Raja Snefru (2613 - 2589 SM). Kompleks Dahshur memang lebih kecil dibandingkan Saqqara. Area kompleks ini hanya membentang sepanjang 4 km sedangkan Saqqara 7 km. Tetapi, yang menarik dari kawasan Dahshur adalah nilai sejarah pembuatan Piramidanya. Inilah Piramida kedua yang dibangun setelah piramida berjenjang di Saqqara. Maka, ada yang menyebut Piramida Dahshur ini sebagai piramida pertama yang berbentuk benar-benar piramida. Sebab, yang di Sakkara itu tidak berbentuk piramida murni. Melainkan seperti sebuah bangunan bertingkat yang bertumpuk mengerucut (Mustofa, 2010 : 6).

Piramida Buatan Snefru terkenal dengan nama Piramida Bengkok. Karena pada waktu pembuatan, kemiringan Piramida itu terlalu terjal, yaitu 54 derajat. Sehingga ketika dibangun, para pekerjanya mengalami kesulitan untuk merealisasikan bagian atas bangunan. Dan kemudian arsiteknya mengubah sudut kemiringannya menjadi 43 derajat. Bangunan piramida itu terlihat bengkok di bagian atasnya. Sehingga, sampai sekarang banyak yang menyebut Piramida Dahshur yang memiliki tinggi 105 meter itu sebagai Piramida Bengkok. Atau, ada juga yang menyebutnya sebagai Piramida Snefru-Bent (Mustofa, 2010 : 6).

2.    Giza.

Giza juga merupakan kompleks pemakaman Necropolis yang terhebat yang menakjubkan dari sisi desain serta mampu bertahan selama 5000 tahun. Kompleks ini dibangun oleh anak dan cucu Raja Snefru dari dinasti ke 4 itu memiliki luas sekitar 13 hektar. Didalamnya ada tiga piramida utama yang dibangun oleh anak cucu raja Snefru. Snefru di kenal dikenal dengan piramida bengkok-nya di Dahsur.

Piramida yang paling besar dan tertinggi adalah piramida Khufu atau Cheops (2589-2566 SM). Saat dibangun, tingginya 146 meter. Tapi kemudian runtuh pada ujungnya sehingga menjadi 136 meter. Piramida kedua adalah piramida Chefren, piramida ini dibangun oleh Raja Chefren (2558-2532 SM) yang merupakan anak dari Khufu. Tinggi piramida ini 136 meter lebih rendah sekitar 10 meter dari Piramida yang dibangun ayahnya, Khufu. Akan tetapi, karena pembangunan piramida itu di atas dataran yang tinggi, sehingga secara kasat mata terlihat lebih tinggi dari piramida khufu. Piramida Ketiga adalah Piramida Menkhaure, Menkhaure (2531-2503 SM)  adalah anak Chefren atau cucu dari Khufu. Tinggi aslinya hanya 66,5 meter. Tapi, kemudian runtuh sehingga menjadi 62 meter (Mustofa, 2010 : 15).

Pengalaman Snefru dalam membangun piramida di Dahshur menjadi pelajaran yang berharga bagi anak-cucunya untuk membangun kompleks Piramida Giza. Bukan hanya bentuknya yang sempurna, melainkan juga bebatuan yang menjadi bahan (Mustofa, 2010:). Kompleks Necropolis Giza juga terdapat  enam piramida berukuran lebih kecil sebagai makam istri raja dan ibunya. Tiga piramida disebelah Menkhaure, tiga lainya disebelah piramida Khufu. Salah satunya adalah makam Ratu Hethepheres yang tak lain adalah istri dari Raja Snefru atau ibu dari Raja Khufu (Mustofa, 2010 : 15).

Piramida Khufu dipercayai dibangun selama 20 tahun, akan tetapi proses pembangunan piramida itu masih kontroversial dan membuat orang terheran-heran. Pembangunan piramida Khufu dilakukan selama masa pemerintahan Raja Khufu. Proyek ini disebut juga proyek raksasa karena disusun lebih dari 2,5 juta balok batu granit utuh yang beratnya antara 2,5 ton hingga 15 ton . Raja khufu mengerahkan lebih dari 100 ribu tenaga kerja dan 20 ribu binatang ternak hanya untuk proyek itu (Mustofa, 2010:15).

Tidak diketahui bagaimana piramida-piramida itu dibuat tetapi sudah ada berbagai teori tentang teknik konstruksi. Kebanyakan teori konstruksi didasarkan pada gagasan bahwa piramida dibangun dengan memindahkan batu besar dari tambang dan menyeret kemudian mengangkat batu-batu itu  ke tempatnya. Dalam urusan seret-menyeret batu sebesar itu adalah hal yang sangat mustahil oleh karena binatang ternak sangat berfungsi untuk ini. Dalam membangun piramida besar seperti Khufu, para arsitek mungkin telah mengembangkan teknik mereka dari waktu ke waktu. Mereka akan memilih situs atau tempat  pada area yang relatif datar  yang bisa memberikan landasan yang stabil (http://en.wikipedia.org/wiki/Giza_Necropolis).

Pemilihan kekuatan tanah pendukung, jenis batu yang dipakai, ukuran dan kepadatan, sampai bentuknya dalam membangun piramida dimaksudkan agar tidak mudah runtuh sebelum waktunya. Arsitek piramida Giza yang bernama, Hemiunu, cucu dari raja Snefru benar-benar sangat memperhatikan hal tersebut. Pembangunan piramida Giza benar-benar merupak proyek raksasa yang luar biasa menakjubkan. Batu yang digunakan diperkirakan berjumlah 2.3 – 2.5 juta bergantung ukuran piramida-piramidanya. Sebab ukuran batu yang bawah berbeda dengan batu yang atas. Bagian bawah piramida merupakan pondasi sehingga batu yang dipakai harus lebih besar dan kuat. Setipa balok berukuran 1 x 2,5 x 1,5 meter dengan berat 6,5 meter. Batu yang bagian atas memiliki ukuran yang berbeda yaitu 1x1x0,5m dengan berat 1, 3 ton (Mustofa, 2010 : 15).

Untuk memastikan bahwa piramida tetap simetris, batu-batu casing eksterior semua harus sama tinggi dan lebar. Pekerja mungkin telah menandai semua blok untuk menunjukkan sudut dinding piramida dan dipangkas permukaan hati-hati sehingga blok cocok bersama-sama. Selama konstruksi permukaan luar dari batu itu batu kapur halus; batu kelebihan telah mengikis waktu telah berlalu (http://en.wikipedia.org/wiki/Giza_Necropolis).

Kawasan untuk pembangunan piramida juga memiliki alasan kenapa Piramida itu dibangun di kawasan gunung batu kapur Giza. Ada empat alasan untuk yang melandasi. Pertama adalah berhubungan dengan kemampuan atau daya dukung lahan terhadap daya tahan piramida yang demikian berat dengan beribu-ribu tumpukan batu. Kedua adalah gunung kapur Giza juga merupakan tambang bahan baku untuk piramida. Batuan dari gunung kapur giza dibuat balok dengan cara dipotong sesuai ukuran. Kesamaan jenis batu dengan tempat pembangunan piramida tersebut membuat hitungan konstruksi lebih sederhana dan terjamin. Ketiga adalah pemilihan dataran tinggi sebagai tempat pembangunan piramida dijadikan alasan agar terbebas dari banjir tahunan sungai tahunan sungai Nil yang selalu meluap menggenangi daerah yang luas. Alasan terakhir adalah berhubungan dengan kosmologi dimana kawasan barat sungai Nil yang memang dipersyaratkan bagi kawasan pemakaman penyembah Dewa Matahari (Mustofa, 2010 : 15)

DAFTAR RUJUKAN

Anonymous,2004. Ensklopedia Nasional Indonesia. Jakarta : PT Delta Pamungkas.

Daldjoeni. DHS. N.1984, Geografi Kesejarahan I & II. Bandung: Alumni.

Hall, H.R. 1950. The Ancient History of the Near East : From The Earliest Time to The Battle of Salamis. London : Methuen & CO LTD.

Fegley, Randall Arlin. 2005. Nile River. Microsoft Encarta Reference Library (CD-ROM : Microsoft ® Encarta ® Reference Library, 2005).

http://en.wikipedia.org/wiki/Memphis,_Egypt. Diakses pada tanggal 3 November 2010 pukul 6.33 WIB

http://en.wikipedia.org/wiki/Giza_Necropolis Diakses pada tanggal 3 November 2010 pukul 6.44 WIB

http://en.wikipedia.org/wiki/Saqqara Diakses pada tanggal 3 November 2010 pukul 6.49 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir_Kuno Diakses pada tanggal 3 November 2010 pukul 6.59 WIB

Mustofa, Agus, 26 Agustus, 2010. Memphis dan Necropolis Pertama di Dunia. Jawa Pos, hlm 11.

____________, 29 Agustus, 2010. Mumifikasi, Otak dan isi perut pun dikeluarkan. Jawa Pos. hlm 5.

____________. 27 Agustus, 2010. Dahshur, Piramida Bengkok yang Gagal. Jawa Pos, hlm 6.

____________. 28 Agustus, 2010. Bangun Piramida Giza dengan 2,5 Juta Batu. Jawa Pos, hlm 15.

Tentang Jepang

Bahasa Jepang II

Kalimat positif

Subjek "wa" Predikat "desu"

'wa' dapat berarti = adalah
'desu' merupakan akhiran dalam kalimat. dan harus ditulis untuk membentuk kalimat yang benar

yang bila diterjemahkan secara harafiah akan berarti : subjek adalah predikat

contoh
watashi wa daigakusei desu (saya adalah mahasiswa)
anata wa sensei desu (anda adalah guru )

kalimat negatif (ingkar)" Subjek wa Predikat dewaarimasen"
untuk menyatakan kalimat negatif( 'tidak' atau 'bukan' maka kata "desu" dirubah ke bentuk "dewaarimasen"

contoh :

watashi wa shougakusei dewa arimasen (saya bukan murid SD)
Budi-san wa koukousei dewa arimasen (saudara Budi bukan murid sma)

*) catatan :
untuk menyebut nama seseorang , maka sebagai bentuk penghormatan dibelakang nama orang diakhiri dengan "san"
seperti Budi-san (Pak budi atau saudara budi atau ibu budi)

kalimat tanya "subjek wa predikat desu ka"
untuk menyatakan bentuk tanya maka bentuk "desu" dalam kalimat positif diubah menjadi "desu ka"
contoh =
anata wa chuugakusei desu ka (apakah anda murid SMP)

Menjawab pertanyaan :
bila terdapat suatu pertanyaan , maka dapat dijawab dengan :
Hai (ya) atau iie (tidak)
dalam kalimat sederhana ini , kita berlatih menjawab pertanyaan dari bentuk subjek wa predikat desu ka ?
jawaban panjang ::
menyatakan positif : Hai, subjek wa predikat desu
menyatakan negatif : Iie, subjek wa predikat dewaarimasen

jawaban singkat :
menyatakan positif : hai , soo desu
menyatakan negatif : iie, soo dewaarimasen
contoh :

anata wa kenji desu ka ?
(+) hai , watashi wa kenji desu
atau
(-) iie, watashi wa kenji dewaarimasen
watashi wa sensei desu

KOSAKATA (tan-go)

onna	=	perempuan
otoko	=	laki-laki
gaikokujin	=	orang asing
sensei	=	guru

profesi (shoukugyou) / pekerjaan (shigoto)

isha	=	dokter
gunjin	=	tentara
sensei	=	guru / dosen
seito	=	pelajar
mahasiswa	=	daigakusei
kagakusha	=	ilmuwan
gaka	=	pelukis
kenchikuka	=	arsitek
seijika	=	politisi
kaishain	=	pegawai kantor
ginkouin	=	pegawai bank
kashu	=	penyanyi
sarariman	=	orang gajian
senshu	=	atlit
kenji	=	jaksa
annaisha	=	petunjuk jalan
junsha	=	polisi
doroobo	=	pencuri
shoonin	=	pedagang
hisho	=	sekretaris
noomin	=	petani